Pj Bupati Mendengarkan Keluhan Forum Honorer K2 SK Bupati

SAMPANG – DISKOMINFO

Drs Ec H Jonathan Judianto M.MT Pj Bupati Sampang Madura Jawa Timur langsung merespon pengaduan Forum Honorer Katagori 2 (K2) SK Bupati, “Saya minta Plt Kepala BKPSDM mencatat apa yang menjadi keinginan Forum Honorer K2 SK Bupati dan segera tindak lanjuti ke KemenPAN-RB,”ujar Drs Ec H Jonathan Judianto M.MT
Pernyataan itu di sampaikan saat menerima Belasan perwakilan Forum Honorer K2 SK Bupati di aula Pemkab selasa 25/9. Ia mengaku memahami situasi gejolak hati para Tenaga Honorer K2 khususnya yang berdasarkan SK Bupati. Walaupun sudah lama mengabdi tapi masih belum ada ruang dan kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Namun kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas karena kebijakan rekruitmen PNS khususnya jalur K2 merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Saat sesi dialog Drs Ec H Jonathan Judianto M.MT berkali kali menghentikan pembicaraan karena terharu dan ikut terbawa suasana keprihatinan mendalam atas nasib Tenaga Honorer K2

Selain akan menyampaikan aspirasi ke KemenPAN-RB, mantan Bakorwil Madura itu akan mempelajari dan merumuskan kemungkinan di berlakukan mekanisme PPPK guna mengakomodir para Honorer K2 khususnya SK Bupati yang karena persyaratan belum bisa menjadi PNS. Dalam kesempatan tersebut Wahyu Eko Hermawan Honorer K2 di Diskominfo dan sebagai Ketua Forum Honorer K2 SK Bupati menyampaikan bahwa di Kabupaten Sampang tercatat 160 Honorer K2 SK Bupati yang tersebar dibeberapa SKPD. Menurutnya para Honorer K2 SK Bupati ini sudah puluhan bahkan belasan tahun mengabdi dengan status Tenaga Honorer berdasarkan SK Bupati
Namun belakangan keberadaan Honorer K2 SK Bupati ini luput dari perhatian Pemerintah Pusat, terbukti setiap momentum rekruitmen Calon PNS jalur K2 selalu tidak masuk dalam format kebutuhan, “Belum lagi berbenturan dengan UU ASN yang membatasi usia, sementara pada umumnya para Honorer K2 SK Bupati berusia kritis,”ungkap Wahyu Eko Hermawan. Ia berharap Pemerintah Daerah hadir untuk membantu dan mendorong agar Pemerintah Pusat tetap memberikan kesempatan kepada Honorer K2 SK Bupati sebagai PNS Tenaga Administrasi supaya nasib maupun keberadaannya jelas
Sementara Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang A Hannan menegaskan secepatnya akan mengirim surat resmi terkait keinginan dari Forum Honorer K2 SK Bupati. “Secepatnya dan Saya yang akan mengantarkan langsung ke KemenPAN-RB,”tandas A Hannan. Ia menghimbau kepada seluruh Honorer K2 khususnya SK Bupati atau Tenaga Administrasi bersabar dan tetap berdoa, secara prinsip Pemerintah Daerah akan terus memperjuangkan sesuai kewenangan yang di miliki.