
Kita harus mengubah paradigma SAKIP bukan sekedar memilih ketentuan formal tetapi sebagai wujud pertanggung jawaban amanah sebagai aparatur negara kerena itu penyusunan dan Implementasinya tidak boleh main-main.
Perbaikan Pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi berokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini. Sistem manajemen Pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.
Bupati dan Wakil Bupti yang sudah berniat mengikuti sampai selesai dan melihat secara Langsung Pemaparan satu-persatu oleh Setiap Kepala Dinas di acara Impelmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (SAKIP) juga mengingatkan. “ Setiap rupiah yang kita belanjakan harus bermanfaat bagi rakyat Sampang” jelasnya. (why)