Kabupaten Sampang Sosialisasikan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Diskominfo-Sampang
Rabu (6/3/2019) Di Pendopo Bupati Sampang Sebanyak 180 Kepala Desa dan 14 Camat se Kabupaten Sampang, mengikuti Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan tersebut di hadiri Bupati Sampang Dan Wakil Bupati Sampang serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sampang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Dalam sambutanya Bupati Sampang menyampaikan Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa Tidak Hanya Menjadi objek tetapi juga subjek pembangunan hal ini berlandaskan dua asas Rekognisi (pengakuan terhadap Hak Asal-Usul Desa) dan Subsidiaritas ( Penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berkala lokal untuk kepentingan Masyarakat desa).
Bupati Sampang juga berpesan dalam sambutannya “Saya minta agar seluruh Desa Memanfaatkan Forum Musyawarah Desa Se-efektif mungkin agar tersusun RPJMDes, dan APBDes yang memadai”. H. Slamet Junaidi Juga menambahkan Pendapatan Desa dari manapun sumbernya harus dikelola secara akuntabel transparan dan di manfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Desa itu, perencanaan dan skala prioritas mutlak di perlukan, jabatan Kepala Desa kerap di sorot, tidak sedikit oknum Kepala Desa di sejumlah Daerah tersangkut kasus Hukum, Terutama Karena Penyelewengan dana desa maka saya ingatkan terutama kepada Kepala Desa bahwa dana desa adalah amanah, dana tersebut bukan milik saudara tapi milik masyarakat Desa.
Di tempat yang sama aba Idi panggilan Akrabnya mengarahkan “Saudara (Kades) hanya diamanahkan untuk mengelola sebaik-baiknya. Kades harus melaksanakan penatausahaan dan pelaporan secara tertib dan benar jika tidak, pasti akan timbul masalah di kemudian hari.
Sebagai Pihak yang menerima pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk mengevaluasi rancangan Peraturan Desa (APBDes). Camat wajib melaksanakan tugas dan fungsi sebaik-baiknya pedoman aturan yang ada dan jangan lupa sampaikan laporannya”.tegasnya
Dinas PMD harus melaksanakan fungsi pembinaan, pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa secara konsisten dengan berkoordinasi bersama Inspektorat.(why)