INDIKATOR SPBE

 

 

 

 

AspekIndikatorNama Indikator Domain Kebijakan SPBEPenanggung JawabPenjelasanData PendukungTingkat Kematangan

1

1

Tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah DaerahDiskominfoKebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur dan domain Arsitektur pada Bab II Pasal 2 dan Bab VIII Pasal 11 (FAKTA).
Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS).
a.Perbup-57-2014.pdf
b. Perbub-66-2019.pdf
c.EdaranPerbup-2019.pdf
5

1

2

Tingkat kematangan kebijakan internal peta rencana SPBE Pemerintah DaerahDiskominfoKebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Referensi Peta Rencana pada Bab II Pasal 2 dan Bab IV pasal 4 (FAKTA).
Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS).
a.Perbup-57-2014.pdf
b. Perbub-66-2019.pdf
c.EdaranPerbup-2019.pdf
5

1

3

Tingkat kematangan kebijakan internal manajemen dataDiskominfoKebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Referensi Manajemen Data pada Bab IX Pasal 12, 13 dan 14 (FAKTA).
Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS).
a.Perbup-57-2014.pdf
b. Perbub-66-2019.pdf
c.EdaranPerbup-2019.pdf
5

1

4

Tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBEDiskominfoKebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Referensi Pembangunan Aplikasi SPBE pada Bab XI Pasal 17 dan 18 (FAKTA).
Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS).
a.Perbup-57-2014.pdf
b. Perbub-66-2019.pdf
c.EdaranPerbup-2019.pdf
5

1

5

Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat DataDiskominfoKebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Layanan Pusat Data pada Bab VII Pasal 7, 8, 9 dan 10 (FAKTA).
Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal ataupun perubahan lingkungan dan teknologi (ANALISIS).
a.Perbup-57-2014.pdf
b. Perbub-66-2019.pdf
c.EdaranPerbup-2019.pdf
5

1

6

tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra Pemerintah DaerahDiskominfoKebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019a.Perbup-57-2014.pdf
b. Perbub-66-2019.pdf
c.EdaranPerbup-2019.pdf
5

1

7

tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah DaerahDiskominfoKebijakan terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah disusun sesuai data dukung 2.Rancangan-Perbub-2021.pdf yang memuat Penggunaan Sistem PenghubungPerbub-66-2019.pdf1

1

8

tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasiDiskominfoKebijakan terkait Manajemen Keamanan Informasi tercantum dan telah ditetapkan pada Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan Manajemen Keamanan Informasi pada Pasal 14 (FAKTA).
Pengaturan pada Pasal 14 kebijakan tersebut belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi (ANALISIS).
Rancangan Perubahan Perbup 66 Tahun 20192

1

9

tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasiDiskominfoKebijakan internal terkait Audit TIK telah disusun sesuai data dukung 2.Rancangan-Perbub-19-2019.pdf yang memuat kebijakan internal terkait Audit TIK (FAKTA).
Rancangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep kebijakan internal terkait Audit TIK sudah tersedia (ANALISIS).
Rancangan Perubahan Perbup 66 Tahun 20191

1

10

tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE Pemerintah DaerahTim Koordinasi SPBE/DiskominfoKebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Perbup-57-2014.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui Perbub No 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai data dukung 1.b.Perbub-19-2019.pdf yang memuat pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE yang diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah pada Bab XIII Pasal 20 (FAKTA).
Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan kebutuhan internal (ANALISIS).
a.Perbup-57-2014.pdf
b. Perbub-66-2019.pdf
c.EdaranPerbup-2019.pdf
5

2

11

Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Pemerintah DaerahDiskominfoRenduk SPBE3

2

12

Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Pemerintah DaerahDiskominfoRenduk SPBE2

2

13

Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBEBappelitbangda dan BPPKADDPA 20212

2

14

Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBEBag. Organisasi1

3

15

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBEDiskominfoSmart IDI1

3

16

Tingkat Kematangan Layanan Pusat DataDiskominfoNOC2

3

17

Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah DaerahDiskominfoGIS Intranet5

3

18

Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah DaerahDiskominfoSmart IDI2

4

19

Tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE Pemerintah DaerahTim Koordinasi SPBE/Diskominfo

4

20

Tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBETim Koordinasi SPBE

5

21

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBETim Koordinasi SPBE

5

22

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan InformasiTim Koordinasi SPBE

5

23

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen DataTim Koordinasi SPBEAplikasi Permintaan Data

5

24

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIKTim Koordinasi SPBEIvasti

5

25

Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya ManusiaTim Koordinasi SPBE

5

26

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen PengetahuanTim Koordinasi SPBE

5

27

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen PerubahanTim Koordinasi SPBE

5

28

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBETim Koordinasi SPBE

6

29

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBEDiskominfo

6

30

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBEDiskominfo

6

31

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBEDiskominfo

7

32

Tingkat Kematangan Layanan PerencanaanBappelitbangdaSIPD4

7

33

Tingkat Kematangan Layanan PenganggaranBPKADSIPD4

7

34

Tingkat Kematangan Layanan KeuanganBPKADSIPD4

7

35

Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan JasaBag. Barang JasaLayanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik telah diterapkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang pada lingkup Pemda Kab. Sampang dengan nama layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Ver. 4.3 yang dibuktikan berupa screenshot pada data dukung: 35.a.Aplikasi_SPSE; 35.b.Fitur_Pencarian_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.c.Fitur_Up-DownLoad_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.d.Integrasi_Aplikasi_SPSE.jpg; 35.e.User Guide SPSE v4.4 PPK.pdf dan link akses layanan http://lpse.sampangkab.go.id/eproc4 (FAKTA)
Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.c.Fitur_Up-DownLoad_Aplikasi_SPSE.jpg; dan proses approval pembuatan paket oleh PPK sesuai data dukung 35.e.User Guide SPSE v4.4 PPK.pdf halaman 168, serta terintegrasi dengan ADP, INAPROC, SIKaP, SIRUP sesuai data dukung 35.d.Integrasi_Aplikasi_SPSE.jpg dan bukti dukung 35.f.tambahan_APLIKASI SPSE Ver.4.3.pdf sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Kolaborasi (ANALISIS).
35.a.Aplikasi_SPSE;
35.b.Fitur_Pencarian_Aplikasi_SPSE.jpg;
35.c.Fitur_Up-DownLoad_Aplikasi_SPSE.jpg;
35.d.Integrasi_Aplikasi_SPSE.jpg;
35.e.User Guide SPSE v4.4 PPK.pdf;
35.f.tambahan_APLIKASI SPSE
4

7

36

Tingkat Kematangan Layanan KepegawaianBKPSDMsimpeg4

7

37

Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan DinamisDispusipinlislite3

7

38

Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahBPPKADe-asset3

7

39

Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal PemerintahInspektoratwhistle-blowing system4

7

40

Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja OrganisasiBag. Organisasisakip

7

41

Tingkat Kematangan Layanan Kinerja PegawaiBKPSDMe-bkpsdm3

8

42

Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan PublikDiskominfoLayanan Pengaduan Pelayanan Publik sudah diterapkan oleh seluruh perangkat daerah dengan pengelola pengaduan/tim admin Diskominfo Kabupaten Sampamg pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dengan nama aplikasi/layanan LAPOR SP4N yang dibuktikan berupa adanya Tim Pejabat Penghubung LAPOR SP4N Kabupaten Sampang, dicantumkannya LAPOR SP4N pada Peraturan Bupati No 66 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilingkup Pemerintah Kabupaten Sampang BAB XII Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada data dukung SK Pejabat Penghubung, Perbup 66 Tahun 2019 Bab XII Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan screenshot halaman admin LAPOR SP4N Pemkab Sampang. Berdasarkan kemampuan aplikasi LAPOR SP4N yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lampiran pada pengaduan maupun pada penanganan pengaduan dan proses approval mulai dari pengaduan diterima oleh admin pusat hingga didisposiskan kepada admin Pemerintah Daerah dan didisposisikan kepada instansi dibawahnya (jika diperlukan) dengan data dukung screenshoot halaman pengaduan masyarakat, halaman upload file pada tindak lanjut pengaduan dan manajemen instansi sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis kolaborasi42.a. SK Tim LAPOR SP4N;
b. Perbup 66 Tahun 2019 Bab XII Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
42.c. Halaman Admin LAPOR SP4N Pemkab Sampang;
42.d. Halaman Pengaduan Masyarakat;
42.e. Halaman Upload File Admin Intansi;
42.f. Halaman Manajemen Instansi
42.g. halaman disposisi
4

8

43

Tingkat Kematangan Layanan Data TerbukaDiskominfoSmart IDI3

8

44

Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Bag. Hukumjdih Sampang4

8

45

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1DPMPTSPLayanan Perijinan Terintegrasi sudah diterapkan oleh DPMPTSP dan Naker pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sampang dengan nama aplikasi/layanan OSS yang dibuktikan dengan link https://oss.go.id/portal/ (FAKTA)

Aplikasi/layanan OSS dilingkup Pemerintah Kabupaten Sampang kami jelaskan melalui link dan file pendukung sebagai berikut :
- https://www.youtube.com/watch?v=h4FMkQsWOUY
- 45.a. petunjuk teknis pengisian mikro kecil dan perseorangan.pdf
- 45.b. petunjuk teknis pengisian perseorangan.pdf
- 45.c. petunjuk teknis pengisian non perseorangan.pdf
- 45.d. petunjuk teknis pengisian administrator.pdf
- 45.e. petunjuk teknis registrasi.pdf

dari data dukung diatas kami menilai aplikasi OSS yang digunakan untuk layanan perijinan sudah mencapai level 4 karena telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi, interaksi, transaksi dan kolaborasi dengan penjelasan lebih rinci kami cantumkan pada dokumen pendukung yang kami sertakan.
OSS4

8

46

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2DinkesSimpus4

8

47

Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3DispendukcapilSiak4

 

KETERANGAN

Domain 1 :

      1. Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE;

 

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

      1. Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE;
      2. Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi;
      3. Aspek 4 : Penyelenggara SPBE;

 

Domain 3 : Manajemen SPBE

      1. Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
      2. Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK

 

Domain 4 : Layanan SPBE

      1. Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
      2. Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik