Wujudkan Akuntabilitas Aset Desa, Pemkab Gelar Bimtek Sipades

Para operator desa ketika mengikuti Bimbingan Teknis.

SAMPANG – Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) bertempat di Aula Hotel Camplong sejak Rabu (26/2/20).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj. Yuliadi Setiawan dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sampang Malik Amrullah serta perwakilan camat se-Kabupaten Sampang.

Acara yang digelar dua hari itu diikuti oleh perangkat desa yang sekaligus operator desa se-kabupaten Sampang dengan tujuan untuk mengelola aset disetiap desa yang sebelumnya terkesan kurang baik dan tertata.

Pengelolaan tersebut dilakukan melalui aplikasi yang bersifat digital, yakni aplikasi Sipades yang diluncurkan Pemerintah Pusat, kemudian proses penginputan dilakukan operator desa.

“Kita ingin memberikan pemahaman kepada perangkat desa dan pengelola aset desa, untuk lebih memahami pengelolaan aset berbasis tekhnologi,” ucap Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah, Rabu (26/2/20) malam.

Dirinya juga mengatakan jika para operator telah dilatih beberapa kali dengan menelan anggaran yang tidak sedikit itu sehingga kedepan diupayakan menjadi operator tetap.

Tujuannya agar tidak digonta ganti meski Kepala Desa berubah, mengingat peran sertanya dalam upaya mengelola dan menjaga aset desa sangatlah penting.

“Terutama berkaitan dengan kemampuan yang terlatih dalam menjadi operator aplikasi Sipades. Nanti kita upayakan menjadi operator tetap yang tidak diganti meski Kades berganti,” imbuhnya.

Menurut Malik, jika operator yang bergonta ganti, maka harus kembali melakukan pelatihan dari awal terhadap operator yang baru.

“Hal itu sangatlah sulit, mengingat anggaran Bimbingan Teknis yang dilakukan DPMD dalam Bimtek yang selama ini dilakukan cukup menelan anggaran tidak sedikit,” pungkasnya.

Pj. Sekdakab Yuliadi Setiawan.

Sementara itu, Pj. Sekda Kabupaten Yuliadi Setiawan menegaskan jika barang siapa yang menghilangkan aset desa secara disengaja atau tidak itu merupakan tindak pidana.

“Menghilang aset desa itu perbuatan pidana,” ujar Yuliadi Setiawan saat acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) bagi perangkat desa se Kabupaten Sampang, Rabu (26/2/20) malam.

Contoh kecil dari permasalahannya adalah hal yang berkaitan dengan aset desa, seperti letter C yang rentan banyak tidak diberikan atau sengaja dihilangkan pasca Pemilihan Kepala Desa.

Pria yang akrab disapa Wawan itupun berjanji, pihaknya akan terus berusaha menghilangkan perbuatan yang berbau pidana tersebut. (dhe)