SAMPANG – Guna memperkuat wawasan dan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan desa di Kabupaten Sampang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada aparatur desa, (20-22/02/2020).
Pelaksanaan bimtek yang digelar di Hotel Camplong tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat dan turut hadir camat se-Kabupaten Sampang.
Peserta Bimbingan Teknis itu sendiri merupakan para Kepala Desa yang baru saja dilantik bulan lalu dan ikut serta para Badan Permusyawaratan Desa dan Kades hasil PAW tahun lalu.
Adapun Narasumber yang didatangkan untuk memberi materi kepada para peserta diantaranya Staf Khusus Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Dodik Pranata Wijaya, perwakilan DPMD Jatim Dwi Purnama, SSTP. MHK dan Psikolog Evi Febriani.
Dalam laporannya Kepala DPMD Sampang Malik Amrullah mengatakan jika bimtek pemantapan aparatur desa merupakan tindak lanjut dari amanat Undang–Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
Bimtek tersebut lanjut Malik menyampaikan jika hakikatnya bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, utamanya peningkatan kapasitas BPD sebagai persyaratan dalam penguatan pemerintahan desa.
Terlebih, saat ini semua desa dituntut mampu mengeksplorasi kemampuan dan potensi yang dimiliki di masing-masing desa dan Bimtek tersebut akan dilanjutkan dengan observasi lapangan ke Probolinggo selama dua hari selanjutnya.
Di tempat yang sama, Wabup Sampang H. Abdullah Hidayat ketika membuka kegiatan tersebut berpesan kepada para kepala dan aparatur desa untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik agar materi yang didapat bisa diterapkan di desanya masing-masing.
“Bimtek ini buktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang sangat serius mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa,” ucapnya.
Hal itu juga sebagai upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan SDM yang ada di pemerintahan desa, mempercepat proses penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa, sehingga pemerintah desa dapat menata program sesuai kewenangannya guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara desa dan kabupaten.
” Pemerintah Desa merupakan ujung tombak karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan digelarnya Bimtek ini diharapkan para aparatur desa mampu belajar juga untuk mengelola dana desa dengan baik, hal ini juga tak kalah pentingnya,” ucap pria yang akrab disapa Haji Ab.
Terlebih lagi pada Bimtek tersebut juga akan digelar observasi lapangan di Probolinggo sehingga akan ada kekompakan dan sinergi para aparatur desa.
“Bimtek ini digelar dengan uang rakyat karena menggunakan APBD, artinya jangan sampai outputnya tidak jelas, harus ada peningkatan ilmu dan para Kepala Desa bisa lebih paham tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” tutupnya. (dhe)
