Wabup Aba Ab Ikuti Sosialisasi UU HKPD, DBH dan DAU Tidak Ada Pemangkasan

Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat saat usai mengikuti sosialisasi UU HKPD.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SAMPANG – Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang digelar Kementerian Keuangan RI di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Senin (21/3/2022).

Sosialisasi UU HKPD dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Anggota Komisi XI DPR RI, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya, Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Kepala Daerah se Jawa Timur.

UU HKPD ini akan mendorong Pemerintah Daerah bekerja lebih optimal dalam memberikan layanan publik, serta meningkatkan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, UU tersebut juga memuat aturan pokok, meliputi pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan utang daerah, pembentukan dana abadi, sinergi pendanaan, dan sinergi kebijakan fiskal nasional.

UU HKPD melakukan perubahan fundamental dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil, sehingga meskipun berbeda provinsi juga akan mendapatkan persentase DBH SDA.

Hal ini menjadi salah satu pilar dalam UU HKPD yang bertujuan meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya menjelaskan jika UU HKPD ini untuk menjawab tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel.

Ada 4 pilar utama yang dilaksanakan melalui UU HKPD. Kementerian Keuangan menjamin tak ada satupun pemda yang mengalami pemangkasan dana bagi hasil dan dana alokasi umum menyusul berlakunya UU HKPD.

“UU HKPD dilaksanakan berlandaskan pada 4 pilar utama. Pertama, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun. Kedua, penguatan local taxing power. Ketiga, peningkatan kualitas belanja daerah dan keempat, harmonisasi belanja pusat dan daerah,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati, menjelaskan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah G20 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Sesuai dengan slogan dan semangat tersebut, sinergitas dan kolaborasi adalah kunci untuk pulih dari pandemi.

“Saya berharap hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan kembali ke kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (dhe)