Upayakan Pemulangan Tajul Muluk dkk, Bupati Sampang Bersama Ulama Bertekad Lakukan Penyelesaian Konflik Sosial

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Ulama saat FGD penyelesaian konflik sosial.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SAMPANG – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyelesaian konflik sosial yang pembahasannya difokuskan pada pemulangan dan penjemputan, Selasa (30/11/2021) di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ulum, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Sampang.

Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Sampang Madura berupaya melakukan pemulangan terhadap mantan penganut Tajuk Muluk ke kediaman asal.

Sebab, hingga saat ini Tajul Mukuk bersama puluhan warga yang lain masih mengungsi di Rumah Susun (Rusun) Jemundo, Sidoarjo, meski sebelumnya sudah dibaiat untuk kembali ke aliran suni atau Ahlusunnah wal Jamaah (Aswaja) pada akhir 2020 lalu.

Pengasuh Ponpes Darul Ulum, KH. Syafiudin mengatakan bahwa dalam kegiatan ini membahas tentang percepatan pemulangan dan penjemputan.

Dirinya menargetkan pemulangan dan penjemputan terhadap warga Sampang yang saat ini mengungsi di Rusun Jemundo dapat dipulangkan pada akhir 2021.

“Mudah-mudahan kalau saya inginkan bisa dipulangkan Desember 2021,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pemulangan ini ada dua tahap diantaranya, tahap pertama akan ada 22 Kepala Keluarga (KK) yang akan dipulangkan, sedangkan tahap ke dua masih akan dilakukan pembahasan kembali.

“Dari 22 KK diantaranya sudah membangun rumah, di Desa Blu’uran Kecamatan Omben ada 4 KK dan di Desa Karanggayam ada 2 KK,” terangnya.

KH. Syafiudin menambahkan, bagi yang tidak membangun rumah atau belum memiliki tempat tinggal akan diupayakan oleh pemerintah daerah.

“Nantinya sementara bisa bertempat tinggal di kediaman kerabat atau keluarga,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan dalam sambutannya jika pihaknya sebagai pemerintah daerah pasti turut andil sebagai fasilitator dalam pemulangan dan penjemputan.

Menurutnya, dalam menyelesaikan persoalan ini merupakan tanggung jawab kepala daerah dan hal itu sudah menjadi prinsip.

“Konflik ini sudah berjalan bertahun-tahun dan kalau membaca historisnya, kita sebagai pemerintah daerah tentu mencari bagaimana menyelesaikan konflik ini, jika tidak secepatnya diakhiri kami merasa berdosa,” pungkasnya. (dhe)