Srepang Menjadi Bahasa Dalam Rapat Paripurna, Pertanggung Jawaban Bupati Pelaksanaan APBD 2018

SAMPANG – DISKOMINFO

Masalah pembebasan tanah proyek Sreseh – Pangarengan (Srepang) menjadi bahasan pada Pandangan Umum Fraksi Rapat Paripurna DPRD senin 24/6

Rapat Paripurna Pertanggung Jawaban Bupati teekait Pelaksanaan APBD TA 2018 di ruang Paripurna DPRD itu dihadiri Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota DPRD, Bupati Sampang, Forkopimda, Sekdakab, Pimpinan OPD dan Camat

Fraksi PKB dan PPP sama sama menyoroti lambannya penanganan pembebasan lahan yang berujung belum terealisasinya proyek tersebut

Salah satu faktor lambannya penanganan pembebasan lahan yang berdampak terhadap masih banyak dana yang tidaj terserap akibat kinerja Perangkat Daerah yang di anggap belum maksimal

Oleh karenanya Fraksi PKB merekomendasikan supaya ada perombakan Perangkat Daerah dan mempercepat proyek Srepang

Terpisah, menanggapi bahasan saat Pandangan Fraksi Bupati Sampang H Slamet Junaidi menegaskan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya mempercepat realisasi proyek Srepang

Salah satunya memberi perhatian kawasan terpencil di sekitar proyek Srepang seperti Desa Marparan

Ia akan mempelajari dan mengkaji berbagai Pandangan Fraksi untuk kemudian melakukan langkah strategis. (D)