Sidang Paripurna Realisasi APBD 2019, Wabup Sampaikan Kunci Raihan Predikat Opini WTP

Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat ketika menyampaikan nota penjelasan Bupati Sampang tentang Raperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2019.

SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menggelar rapat Paripurna tentang penyampaian nota penjelasan Bupati Sampang tentang Raperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD 2019 serta mengumumkan penetapan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) DPRD secara virtual, Kamis (23/07/2020).

Kegiatan yang dilakukan meladalui jaringan virtual dari Aula Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang saat sidang Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Abdullah Hidayat membeberkan kunci utama keberhasilan pemerintah daerah dalam menyabet gelar WTP yang kedua kepada sejumlah wakil rakyat yang hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut.

Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat yang menjadi penyampai nota penjelasan tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 memberikan sajian utama laporan keuangan yang berujung pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI 2019.

Pihaknya menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 pasal 320, mengamanatkan kepada daerah untuk menyampaikan Rancangan Peraturan daerah ah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemerintah daerah pada tahun 2019 menerima laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (LHP-BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sampang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Artinya secara umum Pemerintah Kabupaten Sampang telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan untuk realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca keuangan, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan,” katanya.

Dikatakannya, pencapaian opini wajar tanpa pengecualian yang kedua kalinya tersebut sekaligus menuntut pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga semua dapat dipertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik, transparan dan akuntabel.

“Ini menjadi modal awal bagi kami agar semakin maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas yang ada di Kabupaten Sampang,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pendapatan daerah dan meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan kas daerah. Pada tahun 2019 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.838.354.530.537,35 dan terealisasi sebesar Rp. 1. 855.492.183.264,02 atau sebesar 100,93 persen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber-sumber pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

“Pendapatan Daerah yang berasal dari pendapatan transfer daerah yang bersumber dari sumber pendapatan transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, dan pendapatan transfer pemerintah provinsi,” jelasnya.

“Selain itu, pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah SDN dan SMPN se-kabupaten Sampang,” timpalnya.

Selanjutnya tentang belanja dan transfer daerah yang merupakan kan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun. Dimana pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.970.106.802.145,02 terealisasi sebesar Rp. 1.802.318.646.935,76 atau sebesar 91,48 persen.

Belanja dan transfer daerah meliputi belanja operasi yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial.

Belanja modal yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap.

Belanja tidak terduga yang digunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah serta untuk mengembalikan kelebihan pendapatan yang terjadi pada satu tahun sebelumnya.

Transfer yang dialokasikan untuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepala desa, bantuan keuangan kepada Desa dan bantuan keuangan kepada partai politik. (dhe)