Bupati Sampang : Siap Siap Dipenjara Jika Ada Bantuan Tumpang Tindih

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi saat menginterogasi para pimpinan OPD.

SAMPANG –  Pertengahan di Bulan Ramadhan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi sedang gencar-gencarnya turun ke masyarakat bawah.

Turunnya beliau ke pelosok-pelosok desa selain memberikan bantuan kepada masyarakat juga ingin mengetahui secara langsung problematika dan masalah yang ada.

Beberapa temuan dan permasalahan terkuak, ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu namun tak diberikan bantuan, ada pula bantuan yang diatasnamakan keluarganya sehingga tak sampai ke yang bersangkutan.

Hal itu jika ditarik lebih dalam ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seperti halnya yang bersangkutan belum mempunyai Kartu Keluarga atau Pencatatan Sipil kemudian terjadinya tumpang tindih data.

Mengetahui hal tersebut, saat Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyambangi Fahri (06) bocah yang terlahir tanpa anus di Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan tak segan-segan menyemprot anak buahnya, Rabu (06/05/2020).

Ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disemprot olehnya itu Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)

Ketiganya disemprot oleh H. Idi karena saat hasil blusukan beberapa hari terakhir menemukan banyak warga yang seharusnya mendapatkan Bantuan Sosial, namun faktanya tidak tercover dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Saat itu, Kepala DPMD Malik Amrullah mencoba memberikan penjelasan terkait temuan warga yang tak tercover dalam bantuan sosial itu

“Maksudnya jangan bicara sekarang, dari kemaren-kemaren kemana aja,” ucap Bupati Sampang.

Pria yang akrab disapa Ba Idi itupun menambahkan, beberapa hari bersama Kapolres menemukan orang yang belum terdata namun layak untuk mendapatkan bantuan sosial.

“Tentunya sinergi sangat penting,” lanjutnya dengan memanggil nama beberapa Kepala OPD yang bersangkutan.

Menurutnya, jika para OPD itu tidak bersinergi maka tak bisa dipastikan pendataan para penerima bansos itu tepat.

Dirinyapun menegaskan jika bantuan tumpang tindih seperti saat ini, maka sangat dimungkinkan untuk dapat sangsi hukum berupa Penjara. (dhe)