Sekdakab Buka Musrenbang RKPD 2023 Kecamatan Camplong

Musrenbang RKPD 2023 Kecamatan Camplong.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SAMPANG – Sekretaris Daerah H. Yuliadi Setiyawan membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 di Kecamatan Camplong pada Senin pagi (7/2/2022) di Kantor Kecamatan Camplong.

Tema Sentral yang dibahas dalam Musrenbang tersebut yakni “Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemantapan pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia menuju Sampang Hebat Bermartabat”.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Anggota DPRD Sampang Dapil VI, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimcam Camplong, Pj Kepala Desa, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, Tokoh Agama serta Masyarakat di Kecamatan Camplong.

Camat Camplong Saffak dalam laporannya menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan di Kecamatan Camplong diantaranya masalah sosial, menurutnya masyarakat setempat masih banyak yang berada pada taraf pra sejahtera agar mendapatkan perhatian khusus.

“Keluhan yang terjadi di masyarakat kita kebanyakan tentang kesejahteraan, mereka biasanya bilang bagaimana pak camat bantu kami paling tidak untuk tempat tinggal kami dan sangat banyak ditemui di kecamatan camplong. Barangkali mohon bantuannya kedepan untuk dibantu ikut program RTLH,” harapnya.

Selain itu, pihaknya juga memaparkan terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Camplong yang perlu diperbaiki demi keberlangsungan jalannya perekonomian di Kecamatan Camplong.

“Sejumlah infrastruktur jalan juga sudah harus diperbaiki, hal ini penting untuk dilakukan untuk memperlancar pertukaran ekonomi di Kecamatan Camplong,” ujarnya.

Salah satu usulan yang mendesak menurutnya adalah untuk mengatasi kemacetan di Desa Dharma Tanjung. Kemacetan akibat pasar tumpah di sepanjang Dharma Tanjung agar persoalan ini perlu diberikan konsen khusus untuk diselesaikan.

“Kemacetan di Desa Dharma Tanjung, sampai hari ini sudah jadi perbincangan provinsi, nasional karena pejabat-pejabat kita kebanyakan dari pamekasan ketika pulang selalu lewat pamekasan, ayo sama-sama berkomitmen, kita mohon bantuannya,” ujarnya.

Camat asal Desa Tanjung ini menyampaikan rencana yang telah ia rangkai untuk mengatasi masalah kemacetan di pasar Dharma Tanjung melalui pembangunan pasar.

“Saya akan ajukan proposal khusus untuk pembangunan pasar tanjung, hanya satu yg bisa menyelesaikan masalah yakni dengan menyediakan sarana prasarana, konsep sudah ada namun realisasinya belum, ” tegasnya.

Disisi lain, DPRD Sampang H. Amin Tirtana menyampaikan bahwasanya masih banyak hal yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Sampang, namun sejumlah rencana pembangunan gagal dilakukan dikarenakan pandemi yang mengakibatkan susutnya anggaran pemerintah.

“Banyak hal yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan dengan tujuan agar masyarakat kita aman dan sejahtera serta cukup sandang pangan papan, namun adanya wabah Covid 19 mulai dari 2020-2022 bahkan 2023 kemungkinan belum selesai dan mengakibatkan recoufusing sehingga terjadi pengurangan anggaran daerah oleh pusat dan membuat rencana pembangunan tidak sesuai rencana,” ungkapnya.

Meski demikian, Politisi PPP itu mengapresiasi usaha Bupati Sampang dalam memperjuangkan anggaran daerah sehingga mendapatkan dana transfer daerah untuk pembangunan yang ia harapkan dapat diarahkan ke pembangunan di Kecamatan Camplong.

“Kami tidak mengesampingkan usaha beliau (pimpinan) alhamdulillah APBD kita tidak berkurang signifikan sejak tahun 2020 hingga sekarang, bahkan tahun 2022 ada tambahan dana transfer, tapi biasanya dana transfer daerah itu sudah diminta dan peruntukannya sudah ada semoga camplong jadi salah satu bagian dari rencana, ” harapnya.

Ia mengajak masyarakat setempat untuk lebih realistis dalam mengharapkan pembangunan sebab anggaran yang terbatas akibat pandemi dan sisa masa jabatan 2 tahun.

“Kalau kita dulu berpikir infrastruktur berjalan 100 persen , kita sekarang lebih harus realistis, kita butuh memilih satu akses yang bisa diperbaiki, salah satu jalur yang tadi disebutkan oleh camat jarena jangka waktu 2 tahun ini tidak cukup untuk diselesaikan semua,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiyawan menjelaskan bahwa telah banyak berupaya untuk memperjuangkan percepatan pembangunan di Kabupaten Sampang dengan mencari sejumlah sumber dana.

“Anggaran untuk infrastruktur, kalau daerah lain hampir tidak ada dana transfer daerah, kalaupun ada hanya sedikit, itu perjuangan pak Bupati ketika ke Jakarta untuk percepatan pembangunan di kabupaten Sampang,” Ujarnya.

Menurutnya usaha percepatan pembangunan ini menjadi prioritas dalam kepemimpinan Aba Idi dan Aba Ab untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Sampang di segala bidang.

“Kalau Sampang tidak dipercepat maka sulit untuk berkembang, karna kita ini terendah dibanyak sektor, sehingga perlu percepatan, ” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Bupati dan Wabup menghendaki sisa-sisa jalan dapat dituntaskan semuanya di tahun 2024, namun hal ini bergantung pada keberadaan kantong daerah.

“Tetapi itu tergantung dana, kalau hanya mengandalkan dana daru saja itu tidak akan cukup. Maka dari itu beliau menghendaki jalan dicor semua supaya tidak ada perawatan yang berarti,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak memungkinkan Pemkab untuk memenuhi seluruh keinginan masyarakat sehingga perlu dipilih prioritasnya.

“Keterbatasan anggaran sehingga tidak mungkin seluruh keinginan masyarakat bisa direalisasikan semuanya, jadi pasti memilih prioritas mana yang menjadi penting untuk rencana pembangunan 2023,” tambahnya.

Menanggapi terkait usulan penertiban Pasar Tanjung, Sekda menyampaikan perlu pendekatan serta kajian lebih lanjut terkait realisasinya.

“Dari kajiannya kita perlu pembebasan lahan, pertama kendala anggaran dan secara sosialnya perlu diajak komunikasi jangan kita memaksakan membuat pasar tapi disana gak siap, nanti percuma, tegasnya.

Terkait permasalahan sosial, Aba Wawan menekankan bahwa hal tersebut merupakan konsen dari pemerintahan saat ini, namun permasalahannya adalah data penerima bantuan yang perlu diteliti kembali agar tepat sasaran

“Sasaran dana kemiskinan kita belum begitu tepat, kades kalau ada orang miskin belum masuk monggo dicatat dan sampaikan ke pak camat ada BLT, BPJS dan RTLH. Kita butuh bantuan kepala desa untuk memetakan mana yang membutuhkan perhatian serius dari bapak bupati untuk mengentaskan kemiskinannya, tolong didata karena kuncinya disitu,” tutupnya. (rsa/dhe)