Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Digelar Melalui Video Conference

Rapat Paripurna yang digelar melalui Video Conference.
(Foto/Lukman/Protokol)

SAMPANG – Untuk pertama kalinya rapat paripurna digelar Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Sampang melalui video conference, Senin (06/04/2020) menyusul merebaknya wabah Covid-19.

Sidang paripurna tersebut digelar di dua tempat diantaranya Gedung DPRD Sampang dan Aula Pemkab Sampang yang terhubung langsung melalui Video Conference.

Sidang dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan pengumuman nama pansus (LKPJ) Bupati Sampang Tahun 2019 itu dipimpin oleh Ketua DPRD Sampang Fadol.

LKPJ merupakan ringkasan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan atau progress report pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam video conference tersebut mengawali sambutannya dengan mengucap syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesehatan dan melaksanakan sidang di tengah pandemi Covid-19.

Penyampaian LKPJ akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Hal itu yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Dirinya menyampaikan bahwa dokumen LKPJ tahun 2019 terdiri dari tiga buah buku yang disusun dalam satu paket.

Adapun pendapatan daerah terealisasi sebesar 1 triliun 885 miliar 492 juta, pada sisi belanja daerah dianggarkan sebesar 1 triliun 970 miliar 106 juta sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA di Tahun 2019 sebelum audit BPK sebesar 183 miliar 275 juta.

Dilaporkan juga hasil penyelenggaraan urusan pemerintah daerah seperti halnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah di Tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP yakni 64,99 dengan predikat B.

“Artinya akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yah dapat digunakan untuk managemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan,” ucapnya.

Kemudian pihaknya juga melaporkan rata-rata indeks kepuasan masyarakat atau IKM Kabupaten Sampang yang mencapai target RPJMD di angka 81,30.

Untuk persentase penduduk miskin di tahun 2019 sebesar 20,71 persen yang artinya turun sebesar 0,50 dibandingkan tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang ditetapkan sehingga perlu ada upaya intensif untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.

Secara umum pelaksanaan program pembangunan dan capaian kinerja menurutnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 meskipun masih terdapat beberapa indikator belum mencapai target.

“Melalui LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dan catatan-catatan yang strategis sebagai pedoman dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sampang di tahun yang akan datang,” tambahnya.

Di akhir, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengucapkan terimakasih dan penghargaan buang sebesar-besarnya kepada para anggota DPRD sebagai kitra kerja Pemerintah Daerah.

Pantauan di Aula Pemkab, sidang tersebut dihadiri oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo S, S.I.K, Dandim 0828 Letkol Arm Mulya Yaser Kalsum SE M.Si, Kajari Sampang Maskur, S.H., M.H dan Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan S. Sos., MSi beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah. (dhe)