Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sampang, Aba Ab Bacakan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat saat membacakan Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SAMPANG – Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menghadiri Rapat Paripurna tentang pengumuman dan penetapan nama-nama anggota Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI tahun anggaran 2021 dan nota penjelasan Bupati atas Raperda pertangungjawaban APBD 2021.

Rapat Paripurna digelar di Aula DPRD Sampang dengan dihadiri Sekretaris Daerah Yuliadi Setiyawan, Ketua DPRD Fadol dan Wakil Ketua Satu DPRD bersama Forkopimda dan anggota DPRD, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sampang.

Suasana Rapat paripurna DPRD Sampang.
(Foto : Prokopim Pemkab)

Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan bahwa rapat paripurna ke delapan L masa sidang ke-III tahun ke-III penyampaian nama-nama anggota Panja LHP BPK RI tahun anggaran 2021 dan nota penjelasan Bupati atas Raperda pertangungjawaban APBD 2021.

“Pada 13 Juni 2022 badan musyawarah DPRD telah mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sampang membahas surat BPK RI pada 13 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang 2021,” ungkapnya.

Fadol juga membahas surat dari Bupati Sampang pada 8 Juni 2022 tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021.

Hasil rapat dari badan musyawarah yang telah disepakati bersama disampaikan oleh, Dodi Dores anggota badan musyawarah DPRD Sampang menyampaikan bahwa berdasarkan undangan Ketua DPRD setempat pada 13 Juni 2021.

“Anggota badan musyawarah serta TAPD dan tim raperda Sampang telah mengadakan rapat badan musyawarah untuk membahas jadwal kegiatan DPRD tahun 2022.” ungkap Dodi Dores.

Sementara itu, Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat menyampaikan Nota Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 202.

“Sesuai amanah UU nomor 23 pasal 320 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling obat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, “katanya.

Abdullah Hidayat menyebutkan, pada Jumat 13 Mei 2022 yang bertempat di kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur. Bupati Sampang bersama Ketua DPRD menerima LHP BPK-RI atas laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Artinya secara umum pemerintah kabupaten Sampang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, ” terangnya.

Dimana kata Abdullah Hidayat, posisi keuangan per 31 Desember 2021 untuk realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sudah tepat.

Lanjutnya, pencapaian opini WTP untuk yang keempat kalinya ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah kabupaten Sampang untuk terus meningkatkan kinerja untuk bisa mempertahankan.

“Kualitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Sampang harus semakin baik, transparan dan akuntabel, ” tambahnya.

Sekedar diketahui penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 kepada DPRD Sampang telah melalui surat pada 8 Juni 2021 dengan nomor : 900/793/434/.302/2022.

Dari penyampaian nota penjelasan setebal 13 halaman tersebut, Wabup juga berharap agar laporan itu memperoleh tanggapan positif dari segenap anggota dewan, sehingga dapat dibahas lebih lanjut dalam agenda sidang-sidang berikutnya,

“Kami berharap DPRD Kabupaten Sampang untuk mencermati lebih jauh, memahami kondisi dan muatan laporan secara keseluruhan serta memberikan masukan, saran, pendapat maupun kritikan yang bersifat konstruktif,” pungkasnya. (dhe)

Search