Bupati Sampang Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi Bersama KPK RI

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi saat menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi.

SURABAYA – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Timur, Jum’at (30/4/2021) di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya.

Turut mendampingi Bupati diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kabupaten Sampang, Ari Wibowo, Kabag Protokol dan Pimpinan Agus Suryantono.

Rapat koordinasi ini menerapkan protokol kesehatan ketat bahkan sebelum memasuki ruangan seluruh kepala daerah dan tamu undangan lainnya diwajibkan membawa hasil tes swab antigen.

Rakor tersebut dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), sebagai tindak lanjut program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pada kegiatan tersebut, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi juga menandatangani komitmen bersama kepala daerah lainnya sebagai upaya pencegahan korupsi yang disaksikan oleh Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang Purnama.

Adapun isi komitmen bersama yang ditandatangani oleh Bupati Sampang pertama perihal implementasi program monitoring secara konsisten substansial dan akuntabel.

Kedua perihal perencanaan penganggaran realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintah daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik, ketiga proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional dan akuntabel bebas dari KKN.

Keempat yakni penertiban dan penyelesaian seluruh aset Pemerintah Daerah dan kelima penguatan Pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola Pemerintah Daerah.

“Nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK RI untuk Kabupaten Sampang ada di posisi kedua se Jawa Timur dengan angka 90,27, untuk Nasional Peringkat 40, kita akan terus berupaya lebih baik dari tahun ke tahun,” ujar Bupati Sampang H. Slamet Junaidi.

Jika dirinci pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD nilainya berada pada angka 95,50 kemudian untuk area Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa, capaiannya berada di angka 87,88.

Untuk area Intervensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu angkanya hampir sempurna, yakni 99,60. Sementara area intervensi Manajemen ASN berada di angka 100,00.

Sedangkan area Intervensi Optimalisasi Pajak Daerah berada di angka 62,4, area Intervensi Manajemen Aset Daerah dengan 78,36 dan area Intervensi Penguatan Kapabilitas APIP berada di angka 91,58 dan tata kelola dana desa di angka 100,00.

Sementara itu, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan bahwa pihaknya ingin menguatkan integritas masing-masing Pimpinan Daerah beserta jajaran, dan stakeholder untuk lebih aktif menyiapkan langkah-langkah preventif dan edukatif terhadap tindak pidana korupsi.

“Dimana langkah-langkah preventif tersebut kita ambil dari hulunya yakni pengambil kebijakan, daripada melakukan langkah dipenindakan. Karena ini tidak menjadi ukuran kita bebas korupsi,” terang Bahtiar.

Selain itu, KPK turut mengajak Pimpinan Daerah di Jawa Timur untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, dan baik.

“Mari kita bersama-sama wujudkan pemerintahan yang bersih dan baik jauh dari korupsi, sehingga kepercayaan publik meningkat. Pemerintahan yang bersih juga akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi,” tutupnya. (dhe)