Bupati Sampang Menjadi Pembicara Halal Bihalal Keluarga Madura Lintas Provinsi dan Negara Secara Virtual

Halal bihalal keluarga Madura.

SAMPANG – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengikuti dan menjadi narasumber dalam kegiatan acara Halal Bihalal Keluarga Madura Lintas Provinsi dan Negara yang mengupas “Membangun Madura Pasca Pandemi: Perspektif Sosial Budaya & Ekonomi”.

Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual bersama ratusan peserta yang disaksikan juga melalui siaran YouTube oleh ribuan penonton di penghujung dunia oleh warga Madura baik yang merantau maupun yang berada di Pulau Garam, Sabtu (13/06/2020).

Kegiatan tersebut menjadi menarik saat sejumlah tokoh nasional kelahiran Madura kompak menyuarakan kondisi terkini di empat Kabupaten di pulau garam tersebut.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sampang memaparkan strategi dan arah kebijakan pembangunan 2021 mendatang.

Dalam pemaparannya, Sekdakab Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan bahwa sebaran virus corona atau covid-19 di Kabupaten Sampang membuat hampir seluruh struktur pembangunan mengalami gangguan siginifikan. Proses pembangunan sulit berjalan normal disebabkan adanya upaya pencegahan dan penanganan wabah agar tidak semakin berdampak berat.

“Beberapa sektor lapangan usaha juga terganggu kinerjanya terutama pada sektor industri dan jasa, sehingga dapat memperberat daya beli masyarakat pada beberapa bulan ke depan,” katanya. Sabtu (13/06/20).

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengatakan bahwa target RPJMD Kabupaten Tahun 2019-2024 tampak sulit tercapai khususnya pada 2020 maupun 2021 karena terjadi pembatasan mobilitas yang berdampak pada produksi dan daya beli masyarakat yang terancam mengalami kontraksi.

Sehingga apabila langkah penanganan dan penanggulangan berjalan kurang efektif serta langkah pemulihan (recovery) tidak segera dilakukan, maka dampaknya juga akan menyasar kepada indikator kesejahteraan yang direfleksikan melalui indeks gini (Ketimpangan Kesejahteraan), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, hingga tingkat pengangguran terbuka (TPT).

“Dari beberapa sektor ini, tahun 2020, tantangan utama perekonomian Kabupaten Sampang adalah penanganan pandemi corona ini, sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi ini,” tambahnya.

“Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kabupaten Sampang pasca pandemi menunjukkan proyeksi kondisi sosial ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2021 dan 2022,” timpalnya.

Dengan kondisi tersebut, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2021 perlu segera diupayakan agar kinerja pembangunan kembali mengarah kepada tren yang lebih normal. Semakin cepat penanganan dan penanggulangan virus corona dilakukan, maka kondisi akan akan lebih cepat pulih.

“Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sampang tahun 2021 diprioritaskan pada upaya stabilisasi dan pemulihan ekonomi Kabupaten Sampang sebagai dampak covid-19, selain itu kebijakan Kabupaten Sampang fokus pada pemulihan kondisi perekonomian pasca wabah covid-19 peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah,” tandasnya.

Sekedar informasi, berikut strategi dan arah kebijakan Kabupaten Sampang 2021, antara lain, Pertama, Pemulihan Ekonomi, Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/recovery dampak COVID 19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan recovery perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata.

Percepatan Recovery tersebut untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sampang diproyeksikan tumbuh pada kisaran 3,94-5,00 persen dengan skenario moderat sebesar 4,33 persen tahun 2021. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5 %, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Kedua, Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur. Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah. (whd/dhe)