Bupati Sampang Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara Virtual

Bupati Sampang bersama Forkopimda saat mengikuti Rakor.
(Foto : Diskominfo Sampang)

SAMPANG – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Forkopimda dan Sekdakab H. Yuliadi Setiyawan serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sampang mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah se-Indonesia secara daring di Ruang VIP Pendapa Trunojoyo, Selasa (30/8/2022).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memimpin Rakornas yang diikuti Bank Indonesia, Ka. BPS Pusat, sejumlah Menteri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gubernur dan Kepala Daerah se-Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan saat ini dunia sedang menghadapi inflasi yang bedampak bagi segala sektor, termasuk di Negara Indonesia.

“Inflasi yang terjadi di dunia cukup tinggi, sejumlah negara di dunia bahkan telah mencapai hiperinflasi sehingga berdampak pada harga-harga, krisis keamanan, krisis politik, krisis sosial dan sebagainya yang menjadikan negara mundur, ” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, meski dalam situasi krisis global, namun Indonesia termasuk negara yang berhasil menghadapunya, namun Ia menginstruksikan agar daerah-daerah tetap melakukan langkah-langkah antisipatif.

“Dengan adanya covid, perang Ukraina-Rusia seluruh dunia mengalami krisis yang besar. Kita termasuk survive dalam menghadapi situasi ini. Meski demikian kita harus tetap waspada, daerah-daerah perlu melakukan langkah langkah penanganan, “tutupnya.

Kepala BPS Margo Yuwono selaras dengan yang diungkapkan Mendagri mengungkapkan secara nasional inflasi di Indonesia masih terkendali, namun ada sejumlah sektor yang perlu perhatian khusus, yakni dibidang makanan yang mencapai 10,88% dan energi 5,02% secara nasional, diharapkan pemerintah daerah dapat fokus pada 5 komoditas utama yang menjadi konsen nasional.

“Cabe merah bawang merah bahan bakar rumah tangga, bahan bakar udara, dan bensin setidaknya 5 komoditas ini dapat dikendalikan, ” tandasnya.

Ia juga menyampaikan sejumlah daerah telah melebihi target pemerintah yakni maksimal 4 persen untuk melakukan evaluasi dengan melihat data yang telah disediakan BPS.

“Tolong dilihat andil inflasi di masing-masing daerah dan hal itu menjadi faktor penting untuk mengendalikan harga, perhatikan juga komoditas-komoditas yang andilnya besar dalam inflasi karena perlu dijaga perkembangan harganya,” tutupnya. (rsa)

 

 

Search