Bupati Sampang Hadiri Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi ketika menghadiri Raker Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa.

SURABAYA – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menghadiri kegiatan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa, di JX International Convention & Exhibition Surabaya, Selasa (25/02/2020).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, seluruh Kepala Daerah dan sebanyak 7.724 Kepala Desa se Jawa Timur.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam kesempatan itu mengapresiasi kegiatan Rapat Kerja Percepatan dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 karena menunjukkan kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat Desa.

“Manfaat Dana Desa sangatsangat luar biasa untuk menyejahterakan masyarakat, tentunya hal ini harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik dan benar,” ujarnya.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Sampang menurutnya dalam hal ini dalam berbagai kesempatan terus memberikan pembinaan kepada para Kepala Desa berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa itu.

Dalam kesempatan tersebut, H. Slamet Junaidi berpesan kepada para Kepala Desa agar berhati-hati dan bijak dalam hal pengelolaan dana desa.

“Pergunakan Dana Desa untuk keperuntukannya sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebutuhan di desa, sehingga akan mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ketika memberikan arahan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan jika pihaknya mengumpulkan para Kepala Desa itu dalam rangka melakukan percepatan dan pengelolaan dana desa.

Dirinya mengingatkan penyaluran dana desa dimanfaatkan untuk program padat karya tunai yang imbasnya membantu ketahanan ekonomi setempat.

Lebih lanjut, Khofifah menyebut bahwa pada tahap satu ini, Jatim ingin ada percepatan penyaluran dana desa senilai Rp 3,061 triliun atau 40 persen dari total dana desa Rp 7,654 triliun untuk 7.724 desa di Jatim.

“Oleh karena itu salah satu cara supaya daya tahan ekonomi Jatim khususnya perdesaan tetap kuat serta daya beli masyarakat kita bisa terjaga, kita berharap ada percepatan pencairan dana desa tahap satu, yaitu 40 persen dari Rp 7,6 triliun,” ucapnya.

Di akhir, ia menyebut bahwa posisi saat ini, di Jatim masih ada 363 desa tertinggal. Yang diharapkan seluruhnya bisa dientaskan di Tahun 2020. Sehingga di akhir tahun, tidak ada lagi desa tertinggal. (dhe)