Bupati dan Wabup Sampang Hadiri Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2021

Rapat paripurna di Gedung DPRD Sampang.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SAMPANG – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menghadiri rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati Tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Enam Raperda Usulan serta Jawaban Bupati Atas PU Fraksi-Fraksi di Gedung DPRD Sampang, Senin (20/9/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fadol Abdur Rohim turut dihadiri oleh anggota forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), Camat dan Kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) serta anggota DPRD Sampang.

Pada kesempatan tersebut sebanyak Delapan Fraksi menyampaikan pemandangan umumnya terhadap nota penjelasan bupati tentang raperda perubahan APBD tahun anggaran 2021 dan enam raperda usulan.

Menanggapi pemandangan delapan fraksi, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan jika total pendapatan daerah pada perubahan APBD 2021 mengalami penurunan sekitar Rp 145 miliar. Penurunan PAD berasal dari sektor PAD turun sekitar 20 persen dan pendapatan transfer turun sekitar 7 persen.

Dari sektor pajak juga mengalami penurunan sekitar 30 persen. Penurunan terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dari anggaran semula sebesar Rp 18 miliar menjadi Rp 12 miliar atau turun Rp 6 miliar.

“Target PAD kita juga mengalami hal yang sama, Penurunannya sekitar 20 persen berasal dari seluruh sektor atau komponen pembentuk PAD. Itu sudah kami hitung berdasarkan potensi riil 6 kedepan serta mempertimbangkan capaian target selama semester I tahun anggaran 2021,” terangnya.

Bupati mengatakan, bahwa program pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 di Kota Bahari berjalan dengan baik. Pendanaan program penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan UMKM/industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan sekitar Rp 10,3 miliar.

Dana itu dipecah untuk kegiatan dibeberapa OPD. Yakni, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Sosial. Dana itu juga dialokasikan untuk belanja tidak langsung.

Sementara untuk program kesejahteraan yang bersifat rutin seperti bantuan insentif guru ngaji, anak yatim dan marbot masjid dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Untuk pemberdayaan TKI kita melaksanakan program pelatihan kerja yang bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, selain pelatihan juga diberikan bantuan alat,” pungkasnya. (dhe)