Buka Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP, Sekdakab Tekankan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital

Sekdakab Sampang H. Yuliadi Setiawan saat menyampaikan sambutan.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SURABAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten Sampang 2022, di Hotel Aria Centra Surabaya selama dua hari, (11-12/3/2022).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiawan, TP2D, Seluruh Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Sampang.

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Kustantinah, S.Si.,M.Si selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengungkapkan jika jumlah peserta kegiatan sosialisasi tersebut sebanyak 140 orang.

Peserta sosialisasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP.
(Foto : Prokopim Pemkab)

“Tujuan kegiatan ini bagaimana kita menyamakan persepsi tentang area perubahan reformasi birokrasi terutama peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas,” ungkapnya.

Pada saat ini tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kita dituntut sebagai pelayan masyarakat.

“Diharapkan semua peserta paham tentang standar pelayanan publik dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan menjelaskan bahwa reformasi birokrasi hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

“Yang ingin dicapai dalam reformasi birokrasi ini adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat semakin baik sesuai dengan perkembangan situasi,” jelasnya.

Pihaknya menekankan kepada OPD untuk mengupgrade bagaimana menyelenggarakan pemerintahan semakin efektif, efisien dan transparan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tuntutan di era digitalisasi.

“Percepatan informasi dan pelayanan saat ini pendekatannya melalui IT, sebab kedepan IT berperan penting untuk bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai reformasi birokrasi dengan cara efektif dan efisien,” ucapnya.

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan.

“Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif, penerapan e-government belum berjalan efektif, efisien dan menyeluruh,” ungkap Wawan sapaan akrabnya.

Diakhir sambutannya, Wawan berpesan kepada seluruh perangkat daerah untuk bersinergi dan bekerjasama dalam rangka implementasi reformasi birokrasi.

“Dengan cara komunikasi, koordinasi dan konsultasi diharapkan implementasi reformasi birokrasi dapat diterapkan,” pesannya. (zyn)