Buka Musrenbang RKPD 2023 Tambelangan, Sekdakab : Rehabilitasi Infrastruktur Jalan Dilakukan Secara Bertahap

Musrenbang RKPD 2023 di Kecamatan Tambelangan.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SAMPANG – Sekretaris Daerah H. Yuliadi Setiyawan membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 di Kecamatan Tambelangan pada Kamis pagi (3/2/2022) di Kantor Kecamatan Tambelangan.

Tema Sentral yang dibahas dalam Musrenbang tersebut yakni “Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemantapan pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia menuju Sampang Hebat Bermartabat”.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Anggota DPRD Sampang Dapil II Ubaidillah, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimcam Tambelangan, Pj Kepala Desa, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, Tokoh Agama serta masyarakat di Kecamatan Tambelangan.

Camat Tambelangan Kiyatno dalam laporannya menyampaikan sejumlah potensi yang dimiliki oleh Kecamatan setempat, mulai dari potensi dibidang wisata, ekonomi infrastruktur dan sebagainya.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan permasalahan di bidang infrastruktur diantaranya Jalan Kabupaten penghubung Tambelangan – Kotah, Tambelangan – Banyuates, Tambelangan – Batorasang, Tambelangan – Muktesareh.

Kemudian Sarana Air bersih masih kesulitan di daerah Desa Somber, Mambulu Barat, Banjar Billah dan Tambelangan, kemudian tingkat pendidikan masih rendah dan tenaga kesehatan masih terbatas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas program yang telah terealisasi kepada masyarakat di Kecamatan Tambelangan,” ungkapnya.

Anggota DPRD Dapil II Ubaidillah berharap Musrenbang yang digelar dapat tercapai perencanaan yang terukur dan terlaksana dengan baik.

“Semoga ada tambahan dana transfer dari pusat ke daerah sehingga bisa membantu pembangunan di desa,” ujarnya.

Selain itu, DPRD selaku legislatif membentuk pansus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagaimana potensi yang bisa menghasilkan PAD bisa dimanfaatkan dengan optimal.

Sementara itu, Sekdakab H. Yuliadi Setiyawan menjelaskan bahwasanya musrenbang ini dilakukan atas amanat aturan untuk menyaring aspirasi masing-masing daerah.

“Ini dilakukan karena sebuah kewajiban menyaring aspirasi di daerah, yang tahu persis tentang kebutuhan masyarakat kita agar bisa hidup lebih baik sehingga masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhannya di forum desa kemudian dipilih program-program apa yang menjadi prioritas disana kemudian disampaikan ke kecamatan, kabupaten hingga pusat,” jelasnya.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat kemudian menjadi bahan pertimbangan dengan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada.

“Setelah hak masyarakat menyampaikan aspirasi dilakukan kemudian perlu disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah, seperti kita ketahui bersama pandemi ini berpengaruh pada keterbatasan anggaran yang kita miliki sehingga perlu dipilih program-program prioritas yang perlu ditekankan,” tambahnya.

Keterbatasan anggaran yang ada berpengaruh pada keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Sampang, menurutnya pembanghnan dapat tetap dilakukan namun secara bertahap.

“Karna keterbatasan sumber daya baik dari pusat, kabupaten, kecamatan dan desa tentu seluruh usulan itu tidak akan seluruhnya bisa dilakukan secara bersamaan namun secara bertahap sangat mungkin dilakukan sehingga dipilih skala-skala prioritas dari skema-skema yang kita sepakati bersama,” imbuhnya.

Dalam pidatonya ia menyampaikan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sampang saat ini yakni infrastruktur jalan Kabupaten yang perlu dilakukan perbaikan di sejumlah titik.

“Kita tidak menyalahkan pemerintahan sebelum sebelumnya tapi memang keadaan infrastruktur jalan di Kabupaten Sampang luar biasa rusaknya, ini akan menghambat pertukaran ekonomi masyarakat, bagaimana bisa ada pertukaran komoditi dan komunikasi bila jalannya banyak yang rusak parah,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini terus melakukan perbaikan infrastruktur jalan namun karena keterbatasan dana dan banyaknya jalan yang rusak membuat pemerintah harus memilih prioritas pembangunan.

“Karena dana yang terbatas dan saking banyaknya jalan yang rusak parah maka diambillah prioritas-prioritas,” ujar H. Wawan.

Ia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen merevitalisasi jalan dengan sekali jalan agar dapat segera dirasakan oleh masyarakat setempat, salah satunya pembangunan jalan penguhubung Tambelangan-Banyuates yang diproyeksikan selesai maksimal tahun depan.

“Prinsipnya Bupati menginginkan sekali membangun jalan langsung selesai, supaya masyarakat bisa langsung menikmati, contohnya yang saat ini sedang digarap Pak Bupati ruas jalan Gunung Rancak-Tobai Timur, untuk tahun depan telah diperintahkan pada DPUPR untuk ruas jalan Tambelangan-Banyuates harus tuntas sisanya sekitar 24 km dan maksimal harus selesai tahun depan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan apresiasinya terhadap DPRD Kab. Sampang atas usaha dan kepeduliannya terhadap pengelolaan PAD lewat pembentukan pansus PAD di Kabupaten Sampang.

“Saya apresiasi dan terimakasih kepada DPRD atas upaya membentuk pansus PAD, memang PAD seharusnya lebih besar daripada dana transfer daerah sehingga kita tidak terlalu ketergantungan dengan dana pusat,” tutupnya. (rsa/dhe)