Bentuk Pokja P3AKS, Pemkab Sampang – UNAIR Lakukan Kajian Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Konflik Sosial

Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat saat membuka FGD.
(Foto : Prokopim Pemkab)

SAMPANG – Center for Security and Welfare Studies (CSWS) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melakukan kajian tentang Kelembagaan Pokja Perlindungan dan Pemerdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Kabupaten Sampang.

Kajian tersebut dikemas dengan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Pembentukan Kelembagaan Pokja P3AKS Inklusif dan Efektif Kabupaten Sampang yang dilaksanakan di East Ballroom II Hotel Oakwood & Residence Surabaya, Kamis (17/06/2021).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Bidang Penanganan Konflik Sosial Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nugroho Andy Handoyo, SSi, M,Si, Direktur CSWS FISIP UNAIR Dr. Siti Aminah, Dra., MA, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Ketua Komisi IV DPRD Sampang Mushaddaq Chalili, Ketua Organisasi Perangkat Daerah, serta Kasatreskrim Polres Sampang AKP Sudaryanto SH, MH.

Senior Research CSWS FISIP UNAIR Dr. Sartika Soesilawati MA, PhD menyampaikan bahwa dipilihnya Kabupaten Sampang sebagai pilot project sudah melalui berbagai pertimbangan karakteristik karena intensitas konflik sosial masih mencolok.

Pihaknya dalam kesempatan tersebut sengaja menggelar workshop untuk menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Sampang untuk menyusun Rencana Aksi Daerah P3AKS (Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan & Anak Dalam Konflik Sosial).

“Tahapannya mulai Tahun 2021 hingga 2025, kami membawa misi bagaimana korban konflik sosial yang notabene perempuan dan anak bisa merasakan hal yang sama seperti warga lainnya,” ucapnya.

Terbentuknya Rencana Aksi Daerah nantinya akan mengimplementasikan program untuk perempuan dan anak, walaupun sudah ada programnya di beberapa OPD namun belum signifikan menyentuh korban konflik sosial.

“Dari hal itu, kedepan terdorong untuk melakukan Rencana Aksi Daerah mulai dari pencegahan, pengendalian dan sebagainya bagaimana perempuan dan anak korban konflik sosial utamanya pengikut Tajul Muluk yang sudah kembali ke aliran Aswaja semoga bisa betul-betul selesai nanti permasalahannya,” ungkap perempuan yang juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Airlangga tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Penanganan Konflik Sosial Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nugroho Andy Handoyo, SSi, M,Si menyampaikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia terfokus pada bagaimana dampak dari adanya konflik bisa terselesaikan.

Menurutnya selain Kabupaten Sampang, daerah yang menjadi pilot project untuk Rencana Aksi Nasional perlindungan konflik sosial yakni Kabupaten Tuban dan Blitar.

“Ada berbagai bantuan yang turun dari Kementrian untuk korban konflik sosial misal PKH, kemudian Kartu Indonesia Sehat untuk menjamin hak kesehatan mereka dan Kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak,” ungkapnya.

Workshop dan FGD sekaligus pembentukan Pokja P3AKS.
(Foto : Prokopim Pemkab)

Sementara itu, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menyampaikan harapan terselenggaranya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak untuk saling berkomitmen memberikan perlindungan yang layak bagi perempuan dan anak.

P3AKS (Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan & Anak Dalam Konflik Sosial) merupakan Rencana Aksi Nasional berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial.

Ada beberapa masalah konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Sampang seperti halnya kejadian pada 10 tahun lalu yang menimpa pengikut Tajul Muluk di Omben namun saat ini patut disyukuri karena sudah mereda sebab mayoritas dari mereka telah kembali ke aliran Aswaja.

Korban konflik sosial menurutnya selama ini diberika pemenuhan hak sosial, pendidikan dan kesehatan utamanya bagi para anak-anak dan perempuan.

Bahkan saat ini para anak-anak dari Konflik sosial tersebut menyekolahkan dan memondokkan di Lirboyo dan Tebu Ireng untuk mendapatkan pembinaan keagamaan sesuai aliran Aswaja.

Dalam hal penyelesaian konflik tersebut, Pemerintah Daerah selalu menggandeng para ulama dan tokoh masyarakat bahkan secara rutin mereka juga memberikan pembinaan keagamaan di Rusunawa Jemundo tempat para korban konflik sosial mengungsi saat ini.

“Pemerintah Daerah membentuk tim terpadu, kami tak main-main dalam hal penyelesaian konflik sosial,” ungkap Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat.

Menurutnya, ada beberapa hal penting seperti psikologi para anak-anak korban konflik sosial juga perlu diberikan pembinaan mental agar pemenuhan hak dan cita-cita mereka tetap tercapai.

“Kami ucapkan terimakasih kepada CSWS FISIP UNAIR yang telah menggagas acara ini, semoga kedepannya gerusy berkolaborasi dalam suatu program yang membawa kebaikan untuk Kabupaten Sampang,” ujarnya.

Di akhir, pihaknya berpesan agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) boss mengimplementasikan hasil FGD dengan baik.

“Mari bersama karena sudah berkomitmen kita ciptakan Sampang Ramah Perempuan dan Anak, kemudian hindari tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta terus ciptakan peluang yang sama untuk Perempuan Demi Sampang yang Hebat Bermartabat,” tandasnya. (dhe)