230 Pengungsi Sampang di Jemundo Terima Sertifikat Tanah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat menyerahkan sertifikat tanah kepada pengungsi Jemundo.

SAMPANG – Sebanyak 230 orang pengungsi konflik sosial di Sampang yang saat ini menempati pengungsian Jemundo, Kabupaten Sidoarjo menerima Sertifikat Tanah, Selasa (2/2/2021).

Ratusan sertifikat tanah tersebut langsung diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Kapolres Sampang AKPB Abdul Hafidz, Dandim 0828/Sampang Letkol ARM Mulya Yaser Kalsum dan Kepala BPN Sampang Samsul Hadi.

Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Perwakilan BPN Jawa Timur beserta Pj. Bupati Sidoarjo dengan turut disaksikan oleh para pengungsi yang berada di Jemundo.

Kepala BPN Sampang Samsul Hadi dalam laporannya menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tanah tersebut bagian dari program PTSL 2020.

“Ada dua desa yang diprioritaskan yakni Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang dan Karang Gayam Kecamatan Omben,” ungkapnya.

Samsul Hadi mengungkapkan bahwa sebanyak 9 sertifikat sebelumnya telah diserahkan pada saat momentum Hari HAM Se-Dunia kemudian sisanya sebanyak 230 Sertifikat diserahkan pada hari ini.

“Ini merupakan bentuk kehadiran negara melindungi hak atas tanah warga pengungsi Jemundo,” pesannya.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk para pengungsi korban konflik sosial yang berada di Jemundo Sidoarjo.

Pihaknya bersama Forkopimda bekomitmen akan terus menyelesaikan konflik sosial keagamaan yang telah berlangsung sejak Tahun 2011 silam.

“Pasca dilantik, kami kemudian mencari benang merah permasalahan ini yang dilanjutkan melakukan rekonsiliasi, alhamdulilah mayoritas dari mereka telah dibaiat kembali ke Ajaran Aswaja akhir tahun kemarin,” ungkapnya.

Setiap permasalahan menurutnya tidak harus menggunakan Anggaran Daerah agar hasil yang ingin dicapai maksimal.

“Proses rekonsiliasi selama ini alhamdulilah menggunakan anggaran pribadi bahkan proses pembaiatan sebelumnya untuk transportasi Bus menuju Sampang kita fasilitasi juga tanpa anggaran negara,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Haji Idi tersebut menyampaikan jika para pengungsi Jemundo sempat resah dikhawatirkan akan ada penyerobotan tanah.

“Penyerahan Sertifikat Tanah kepada pengungsi Jemundo untuk menjawab keresahan mereka, penyelesaian konflik akan terus kita lakukan pasca,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi peran seluruh pihak termasuk Pemerintah Daerah bersama Forkopimda dan Ulama dalam hal menyelesaikan konflik sosial tersebut.

“Saya diundang oleh Bapak Bupati Sampang untuk bersilaturahmi dengan para pengungsi di Jemundo, Program PTSL ini mudah mudahan memberikan manfaat dan barokah,” harapnya.

Di akhir, Khofifah berharap akan terus terjalin suasana kedamaian dan proses rekonsiliasi berjalan lancar. (dhe)